POLMAN – Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK) menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan harga untuk kesejahteraan petani dan daya beli masyarakat. Ia menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Rapat Turun Sawah Daerah Irigasi Lakejo di Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Jumat (24/10/2025).
Kegiatan ini digelar dalam rangka musim tanam rendengan tahun 2025/2026 di kawasan Bendungan Lakejo, Desa Dakka. Turut hadir Bupati Polewali Mandar Samsul Mahmud, anggota DPRD Provinsi Sulbar, sejumlah pimpinan OPD, serta kelompok tani setempat.
Dalam arahannya, Gubernur Suhardi Duka mendorong peningkatan produksi gabah di Sulbar melalui perbaikan sistem irigasi dan dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian. Ia menegaskan, peningkatan produksi harus berbarengan dengan pengendalian harga agar keseimbangan ekonomi tetap terjaga.
“Kalau hulunya sudah baik, hilirnya juga harus dijaga. Harga beras jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu rendah,” tegas SDK.
Ia menjelaskan, harga beras yang tinggi memang menguntungkan petani, namun dapat menyulitkan masyarakat. Sebaliknya, harga yang terlalu rendah dapat merugikan petani. Karena itu, pemerintah perlu menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebagai upaya menjaga keadilan ekonomi.
Gubernur mencontohkan, harga gabah Rp8.000 per kilogram dapat membuat harga beras mencapai Rp16.000 di pasar.
“Harga tersebut tentu memberatkan masyarakat. Karena itu, pemerintah menetapkan harga sekitar Rp13.500 agar petani tetap untung dan masyarakat tetap mampu membeli,” jelasnya.
Suhardi Duka menambahkan, keseimbangan harga menjadi kunci menjaga stabilitas pangan daerah sekaligus meningkatkan daya saing beras lokal Sulbar di pasar nasional.
Sementara itu, Bupati Polewali Mandar Samsul Mahmud menegaskan bahwa irigasi Lakejo menjadi tulang punggung produksi pertanian di wilayah Tapango. Irigasi tersebut mengairi sekitar 1.250 hektar sawah dan berperan besar dalam peningkatan hasil panen petani.
“Masyarakat Tapango sangat bergantung pada irigasi ini. Dulu hasil panen hanya 5 hingga 6 ton per hektar, sekarang sudah meningkat menjadi 8 hingga 9 ton,” ungkap Samsul.
Kegiatan Rapat Turun Sawah ini menjadi harapan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan petani dalam meningkatkan produktivitas serta menjaga ketahanan pangan di Sulawesi Barat.
